Sertifikasi Guru Amburadul

Media Indonesia, Kamis, 05 Juni 2008 00:01 WIB

JAKARTA (MI): Pelaksanaan program sertifikasi amburadul. Selain penemuan belasan ribu sertifikat palsu, banyak guru di berbagai daerah yang dinyatakan lulus belum menerima surat keputusan dan tunjangan profesi.

Program sertifikasi ini telah ditargetkan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) untuk sejumlah guru di sekolah negeri dan swasta sebagai ikhtiar meningkatkan mutu profesionalisme dan kesejahteraan pendidik sejak 2006.

Pada tahun itu, pemerintah menentukan kuota sebanyak 20 ribu guru yang akan disertifikasi. Namun, karena waktunya saat itu sangat mendesak, hanya ada 17.150 guru yang mengumpulkan portofolio. Dalam hal ini, ada sekitar 2.850 portofolio yang tidak terpenuhi karena alasan waktu.



Pada 2007, sasaran sertifikasi sebanyak 200.450 guru negeri dan swasta, yang terdiri dari kuota pada 2006 sebanyak 20 ribu guru (SD dan SMP) dan kuota pada 2007 sebanyak 180.450 guru (TK, SD, SMA, dan SMK serta SLB). Pada tahun itu, sekitar 10 ribu portofolio tidak terpenuhi. Pemerintah beralasan hal tersebut disebabkan sistem pembagian yang masih dalam masa transisi. Adapun sasaran 2008 sebanyak 200 ribu guru yang akan disertifikasi.

Anggota DPR Komisi X Aan Rohanah kepada Media Indonesia mengaku banyak menerima laporan dari daerah mengenai ketidakberesan program sertifikasi guru ini. "Komisi X sangat kecewa dengan program yang sudah berjalan dua tahun ini, namun tanpa kejelasan. Dalam waktu dekat, kami akan minta penjelasan kepada Ditjen PMPTK," ujarnya.

Ia menjelaskan, belum diterimanya hak-hak guru yang telah sertifikasi seharusnya tidak terjadi. Alasannya, dalam APBN 2007 sudah dianggarkan tunjangan profesional guru yang lulus sertifikasi pada Oktober, November, dan Desember. Tunjangan sertifikasi, yang merupakan hak guru, diberikan satu bulan setelah dinyatakan lulus. Adapun besarannya adalah satu kali gaji pokok guru PNS yang diangkat pada satuan pendidikan yang ditugaskan pemerintah ataupun pemerintah daerah. Bagi guru bukan PNS, tunjangan profesi diberikan sama dengan gaji pokok PNS sesuai dengan penetapan in passing jabatan fungsional guru yang bersangkutan. Karena itu, Aan meminta agar pemerintah serius dalam memberikan tunjangan guru yang telah lulus sertifikasi.

Perlu diteliti
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyesalkan pemalsuan terhadap dokumen sertifikat seperti yang diungkapkan Depdiknas beberapa waktu lalu. "Jika itu benar, perbuatan tersebut bisa mencoreng kredibilitas guru. Namun yang disalahkan jangan hanya guru, tetapi harus diteliti, apakah guru yang berbuat, atau petugas administrasi,'' kata Ketua PGRI Bidang Profesi dan Pemberdayaan Perempuan Prof Ana Suhaina Suparno, kemarin.

Ana menerangkan, mestinya ekses dari pemalsuan itu harus dilihat secara subsistem, yakni tekanan yang diperoleh guru dari kepala sekolah, lalu kepala sekolah oleh dinas, dan dinas oleh kepala daerah.
''Jadi, tidak semata-mata itu merupakan kesalahan guru. Meskipun itu diakui sebagai penguapan moralitas, dan erosi moral yang luar biasa serta pelanggaran kode etik guru,'' jelas Ana lagi.

Ana juga melihat temuan sejumlah dokumen atau sertifikat palsu itu bisa saja memang sengaja diloloskan kepala sekolah yang berhak meluluskan sertifikat atau dokumen guru yang masuk kuota. (Dik/H-1)

Tunjangan Profesi Guru Sudan Ada Di APBN; Ditjen PMPTK Depdiknas Didesak Segera Cairkan

Sumber: Rakyat Merdeka
Rabu, 4 Juni 2008 hal 20



Jakarta, Probisnis RM.
Komitmen dan keseriusan pemerintah meningkatkan mutu profesionalisme dan kesejahteraan guru lewat program sertifikasi menuai kekecewaan kalangan Senayan. Saat pelaksanaan sertifikasi gelombang satu, banyak para guru yang sudah lulus sertifikasi tapi temyata SK-nya tidak turun. Ironisnya, guru-guru yang telah dinyatakan lulus sertifikasi, tunjangan profesinya tak dibayarkan.

"Kami menerima laporan guru yang telah lulus sertifikasi, SK tidak juga diturunkan. Bahkan tunjangan pun tidak dibayar. Padahal sejak Oktober 2007 para guru yang lulus sertifikasinya sudah diminta rekeningnya. Tapi praktiknya, tunjangan dan SK tidak jelas ujung kabarnya," ungkap anggota Komisi X DPR, Aan Rohanah kepada Probisnis dl Gedung DPR/MPR, Jakarta, kemarin.

Aan mengatakan, program sertifikasi pendidikan ini telah ditargetkan Depdiknas untuk sejumlah guru negeri maupun swasta dengan sasaran di tahun 2007 sebanyak 200.460 guru
yang terdiri dari kuota 2006 se¬banyak 20,000 guru dan kuota 2007 sebanyak 180.450 guru. Sementara di 2008 sebanyak 200.000 guru.

Anggaran tunjangan guru yang lulus dari sertifikasi menurutnya, sudah diatur dalam APBN 2007 untuk bulan Oktober, November dan Desember. Begitu pula pada APBN 2008.

"Secara regulasi, tunjangan guru yang lulus dan sertifikasi sudah jelas. Namun dalam praktiknya, tunjangan itu tidak pernan dibayarkan. Ini yang harus dijelaskan, kemana tunjangan itu mengalir," tanya Aan.

Karena itu, politisi PKS ini meminta pemerintah, yang diwakili Depdiknas segera menyelesaikannya. Jika tidak, aksi protes dari berbagai daerah akan terjadi. la juga meminta, Direktorat Jenderal (Ditjen) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPMTK) untuk menjelaskan apakah dana itu sudah dicairkan atau belum. • FIK

Tunjangan Profesi Guru Sudan Ada Di APBN, Ditjen PMPTK Depdiknas Didesak Segera Cairkan

Sumber: Rakyat Merdeka

Rabu, 4 Juni 2008 Halaman 20

Jakarta, Probisnis RM.

Komitmen dan keseriusan pemerintah meningkatkan mutu profesionalisme dan kesejahteraan guru lewat program sertifikasi menuai kekecewaan kalangan Senayan. Saat pelaksanaan sertifikasi gelombang satu, banyak para guru yang sudah lulus sertifikasi tapi temyata SK-nya tidak turun. Ironisnya, guru-guru yang telah dinyatakan lulus sertifikasi, tunjangan profesinya tak dibayarkan.

"Kami menerima laporan guru yang telah lulus sertifikasi, SK tidak juga diturunkan. Bahkan tunjangan pun tidak dibayar. Padahal sejak Oktober 2007 para guru yang lulus sertifikasinya sudah diminta rekeningnya. Tapi praktiknya, tunjangan dan SK tidak jelas ujung kabarnya," ungkap anggota Komisi X DPR, Aan Rohanah kepada Probisnis dl Gedung DPR/MPR, Jakarta, kemarin.

Aan mengatakan, program sertifi­kasi pendidikan ini telah ditargetkan Depdiknas untuk sejumlah guru negeri maupun swasta dengan sasaran di tahun 2007 sebanyak 200.460 guru yang terdiri dari kuota 2006 se­banyak 20,000 guru dan kuota 2007 sebanyak 180.450 guru. Sementara di 2008 sebanyak 200.000 guru.

Anggaran tunjangan guru yang lulus dari sertifikasi menurutnya, sudah diatur dalam APBN 2007 untuk bulan Oktober, November dan Desember. Begitu pula pada APBN 2008.

"Secara regulasi, tunjangan guru yang lulus dan sertifikasi sudah jelas. Namun dalam praktiknya, tunjangan itu tidak pernan dibayarkan. Ini yang harus dijelaskan, kemana tunjangan itu mengalir," tanya Aan.

Karena itu, politisi PKS ini meminta pemerintah, yang diwakili Depdiknas segera menyelesaikannya. Jika tidak, aksi protes dari berbagai daerah akan terjadi. la juga meminta, Direktorat Jenderal (Ditjen) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPMTK) untuk menjelaskan apakah dana itu sudah dicairkan atau belum. • FIK