UN Ulang Jadi Dilaksanakan

DPR dengan Berat Hati Merestui

Sumber : Koran Kompas,
Selasa, 9 Juni 2009 | 03:41 WIB



Jakarta, Kompas - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya sepakat untuk melaksanakan ujian nasional ulang bagi 33 SMA/MA yang bermasalah. Siswa di sekolah-sekolah bermasalah yang tidak mengikuti UN ulang itu dianggap tidak lulus karena UN yang telah dilaksanakan sebelumnya dinyatakan tidak sah.


Kesepakatan tersebut dicapai setelah perdebatan yang panjang antara Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo dan anggota Komisi X DPR dalam rapat kerja, Senin (8/6).

”Silakan ujian ulang atau pengganti untuk sekolah yang ujiannya dinyatakan batal oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Namun, kami meminta Depdiknas dan BSNP memberikan definisi, argumen, serta landasan hukum pembatalan UN tersebut,” ujar Ketua Komisi X DPR sekaligus pemimpin rapat, Irwan Prayitno.

Ketua BSNP Mungin Eddy Wibowo seusai rapat mengatakan, ujian pengganti ditawarkan kepada murid di 33 SMA/MA dengan perincian, 18 SMA/MA dengan kasus pelanggaran sistematis berindikasi kecurangan sehingga ujian dinyatakan batal, mata pelajaran yang diulang bergantung pada setiap kasus, selebihnya dikarenakan kesalahan teknis. Selain itu, ujian ulang diikuti pula oleh murid di 18 SMP/MTs yang terdapat pelanggaran sistematis kecurangan dan satu sekolah dikarenakan kesalahan teknis.

”Kami segera menentukan tanggal ujian, setidaknya minggu ini. Sebelumnya, kami sudah meminta pemerintah daerah bersiap-siap dengan segala kemungkinan. Prinsipnya, kami tidak ingin merugikan siswa,” ujarnya.



Wewenang BSNP

Menteri Pendidikan Nasional mengatakan, sekalipun UN ulang tidak ada dalam prosedur operasi standar, BSNP mempunyai wewenang untuk mengambil kebijakan ujian pengganti.



Anggota Komisi X dengan berat hati akhirnya merestui ujian pengganti tersebut. Para anggota Komisi X DPR tetap pada pandangan bahwa pemerintah seharusnya berpegang kepada sistem dan menjadikan kasus- kasus tersebut sebagai pembelajaran agar tidak terjadi lagi.

Anggota Komisi X, Cyprianus Aoer dari Fraksi PDI-P, mengatakan tidak perlu ujian ulang. Siswa yang diindikasikan termasuk dalam sekolah curang dan kemudian tidak lulus sebaiknya ikut saja Paket C.

”Kok, alergi dengan Paket C, pemerintah bilang itu setara,” ujarnya.

Anggota lainnya, Aan Rohanah dari Fraksi PKS, mengatakan, penyaluran siswa yang tidak lulus di sekolah tersebut lewat Paket C lebih elegan.

”Kami khawatir, ke depan sekolah tetap curang karena toh nantinya ada UN pengganti,” ujarnya.

Mendiknas sendiri bersikeras. ”Kalau mau diputuskan tidak ada ujian pengganti, harus jelas itu keinginan DPR. Itu berarti mengorbankan siswa jujur yang pastilah masih ada,” ujar Mendiknas. (INE)

Mendiknas Janjikan Bantuan

SUMBER : JPNN DOT COM
Senin, 16 Juni 2008 , 15:49:00

JAKARTA - Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) pada 2009 akan memberikan bantuan secara khusus kepada daerah-daerah yang tingkat kelulusan Ujian Nasional (UN)-nya tergolong rendah.
Alokasi dana yang disalurkan akan lebih banyak dibanding daerah yang tingkat kelulusan UN tergolong tinggi yakni di atas 95 persen. Hanya saja, Mendiknas Bambang Sudibyo belum menyebut berapa dana yang akan disalurkan itu. Mendiknas mengaku belum menerima laporan dari Badan Nasional Standarisasi Pendidikan (BNSP) mengenai angka kelulusan masing-masing daerah.


Bambang Sudibyo mengungkapkan rencananya tersebut dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR kemarin yang khusus membahas anggaran Depdiknas tahun 2009, yang mencapai Rp 51,5 triliun. Jumlah ini meningkat dari tahun 2008 yang Rp 48,1 triliun. Dana sebesar itu akan difokuskan untuk tiga program yakni pertama,penuntasan wajib belajar (wajar) pendidikan dasar 9 tahun, khususnya bagi daerah yang kinerja pendidikannya masih rendah.
Kedua, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan menengah, tinggi, dan non formal. Ketiga, peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik.
Khusus program kedua tersebut, sejumlah anggota komisi yang membidangi masalah pendidikan itu minta agar hasil UN dijadikan salah satu patokan. Cyprinus Aoer (F-PDIP) misalnya, meminta agar 10 daerah terburuk tingkat kelulusannya mendapat perhatian khusus dengan diberi bantuan dana lebih besar. Hal yang sama disampaikan anggota Komisi X DPR Aan Rohanah.
Menanggapi hal itu, Bambang Sudibyo menyatakan persetujuannya. "Ya, tentunya daerah yang tingkat kelulusan UN-nya rendah mendapat alokasi lebih banyak. Kami akan memperjuangkan agar anggaran ditambah," ujar Bambang.
Dalam kesempatan tersebut Bambang menyatakan, pihaknya tidak pernah menjadikan angka kelulusan sebagai patokan berhasil tidaknya UN. Dikatakan, yang menjadi target adalah nilai rata-rata. Dia menyebutkan, dalam tiga tahun terakhir nilai rata-rata UN di atas 7. Disebutkan nilai rata-rata UN SMP tahun 2005 6,5 lantas pada 2006 7,15 dan pada 2007 mencapai 7,0. Untuk tahun ini data nilai rata-rata UN SMP belum masuk Depdiknas.
Sementara, untuk tingkat SMA, nilai rata-rata UN tahun 2005 adalah 6,5 naik menjadi 7,0 (2006), 7,16 (2007), dan 7,2 (2008). Sedang SMK adalah 6,0 (2005), 6,8 (2006), 6,9 (2007), dan 7,10 (2008).
"Jadi, kriteria kelulusan berdasarkan nilai sudah meningkat, yang artinya ada peningkatan mutu," kata Bambang.
Saat sejumlah anggota dewan menanyakan persentase angka kelulusan, Bambang menjawab belum tahu karena belum menerima laporan BNSP. "Kami tak berani melangkahi BNSP biar penyebutan angkanya tidak berbeda-beda," kilahnya. Namun dia mengatakan,ada indikasi daerah-daerah yang fasilitas pendidikannya rendah pun terjadi peningkatan tingkat kelulusan.
Terkait dengan program wajar 9 tahun yang juga menjadi fokus Depdiknas pada 2009, Bambang menyebutkan mayoritas daerah kinerja pendidikannya rendah. Dia menyebut sejumlah daerah yang tingkat Angka Partisipasi Kasar (APK) wajar 9 tahun mencapai di atas 95 persen. Antara lain DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Jambi.
"Daerah-daerah itu tak lagi menjadi fokus pada 2009 karena sudah bisa mengelola secara mandiri," ujar Bambang. Dia menargetkan, hingga akhir 2009 APK seluruh provinsi bisa mencapai 95 persen.
Dalam kesempatan yang sama, dia membantah anggapan sejumlah anggota dewan yang menyebut Bantuan Keuangan Mahasiswa (BKM) kepada 400 ribu mahasiswa mirip dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dikatakan Bambang, BKM itu guna mencegah terjadinya drop out (DO) bagi mahasiswa yang tak mampu akibat tingginya kenaikan harga-harga sebagai dampak kenaikan harga BBM.
"Ini hanya semacam bantalan agar mereka punya ruang yang agak longgar untuk menyesuaikan dengan perubahan harga. Ini diberikan temporary agar mereka tak putus kuliah," beber Bambang. (sam)

Persentase Kelulusan Unas SMA Turun

Fajar Online, Minggu, 15-06-08 | 01:34 | 204

JAKARTA -- Persentase kelulusan Ujian Nasional (Unas) SMA tahun 2008 diprediksi turun. Naiknya standar nilai dan bertambahnya jumlah mata pelajaran ditengarai menjadi sebab turunnya persentase kelulusan tahun ini.

Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Depdiknas Suyanto menyatakan, meski Depdiknas belum mendapatkan data riil berapa persentase penurunan tersebut, tahun ini angka kelulusan diperkirakan turun sebesar dua sampai tiga persen. "Lebih rendah dibanding tahun lalu," kata Suyanto saat dihubungi wartawan koran ini kemarin (16/5).

Pengumuman kelulusan Unas SMA secara serentak diumumkan kemarin. Hasil kelulusan tersebut bisa dilihat melalui sekolah, media cetak, atau situs sekolah masing-masing. Khusus untuk DKI Jakarta, hasil kelulusan Unas juga disampaikan melalui pos ke alamat siswa masing-masing.

Berdasarkan laporan Balitbang Depdiknas, di beberapa daerah misalnya DKI Jakarta, Jatim, Jateng dan Kaltim, tercatat penurunan persentase kelulusan Unas SMA. Meski banyak yang turun, Jabar ternyata mencatat kenaikan jumlah siswa yang lulus Unas SMA. �Secara nasional, prediksinya (turun) pada angka 88 sampai 90 persen,� kata Suyanto.
Dia menyatakan, angka tersebut merupakan penurunan dari tahun 2007 yang mencapai kelulusan 93 persen. Saat itu, mata pelajaran IPA mencapai tingkat kelulusan 95,1 persen, untuk IPS 90,7 persen, dan Bahasa mencapai 92,1 persen.

"Tahun ini kan ada penambahan mata pelajaran, bisa jadi turun karena itu," kata Suyanto. Selain itu, naiknya standar nilai menjadi 5,25 dengan tidak ada nilai di bawah 4,25, juga menjadi kesulitan tersendiri bagi siswa.

"Itu tidak apa-apa, misinya peningkatan (nilai) itu kan juga demi kualitas," lanjut Suyanto. Untuk nilai, siswa juga boleh memiliki nilai 4,00, asalkan nilai mata pelajaran lainnya minimal 6,00.
Untuk mata pelajaran, dari sebelumnya hanya tiga mata pelajaran, tahun ini ditambah menjadi enam mata pelajaran.

Tiga mata pelajaran pada mulanya itu yakni Bahasa Indonesia, Matematika dan Bahasa Inggris, pada UN 2008 ditambah dengan fisika, biologi dan kimia (IPA) serta geografi, sosiologi dan ekonomi untuk jurusan IPS. Penambahan mata pelajaran itu sempat menimbulkan protes dari sejumlah siswa.

Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi DKI Jakarta Margani M Mustar menambahkan, tingkat kelulusan siswa SMA pada 2007 mencapai 96,19 persen, namun tahun ini hanya 92,25 persen. Sedangkan tingkat kelulusan siswa SMK tahun lalu 91,98 persen, naik menjadi 93,78 persen. "Jumlah pesertanya tidak jauh berbeda dibanding tahun lalu," kata Mustar.

Setiap tahunnya, sekitar 2,25 juta siswa tingkat SMA/SMK/MA mengikuti Unas. Adapun peserta Unas tahun ini sekitar 2,26 juta orang. Sesuai pernyataan Badan Standar Nasional Pendidikan, Peserta Unas yang tidak lulus bisa mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) paket C yang akan digelar tanggal 24-27 Juni mendatang.

Secara terpisah, presentase kelulusan Unas SMU yang turun disesalkan anggota Komisi Pendidikan ( X) DPR. "Sangat disayangkan. Ini ada apa ? Pemerintah harus bertanggungjawab. Sebab, masa depan anak dipertaruhkan," ujar Aan Rohanah Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS ketika dihubungi kemarin.

Menurut Aan, proses ujian nasional harus dievaluasi secara total sejak dimulai sampai finalisasi hasil. Apalagi, dalam pelaksanaannya ditemukan perilaku negatif pada siswa, guru, kepala sekolah, pengawas, dan oknum departemen pendidikan nasional.

"Ini harus ditelusuri. Apa sebab turunnya hasil. Irjen Depdiknas tidak boleh segan-segan untuk memberi sanksi pelakunya dan harus diusut tuntas. Sehingga, kemurnian hasil UN terjaga dan mutu pendidikan bisa dibanggakan," tegas Anggota DPR asal Daerah pemilihan DKI Jakarta ini.
Pengamat pendidikan Dr Seto Mulyadi meminta orang tua siswa melakukan pendampingan psikologis bagi anak-anak yang tidak lulus. "Jika hasilnya memprihatinkan, kejiwaan siswa bisa labil. Itu harus didampingi dan diberi perhatian lebih," katanya.

Psikolog yang juga ketua Komnas Anak itu prihatin setelah melihat pemberitaan di televisi yang menayangkan siswa yang histeris, pingsan bahkan kesurupan gara-gara tidak lulus ujian nasional.

Kak Seto mengatakan, anak didik yang tidak lulus harus segera dipulihkan dari kemungkinan stress berkepanjangan. "Orang tua dan guru, juga lingkungan harus ikut menyadarkan bahwa masa depan mereka masih ada. Harapan harus terus dimunculkan," katanya.(bay/rdl)

UAN SMA Turun Kenaikan Standar Jadi Alasan Persentase Kelulusan

Radar Timika, Senin, 16-06-2008 02:55 (GMT-4)


JAKARTA – Persentase kelulusan ujian nasional (UAN) SMA 2008 diprediksi turun dibanding tahun sebelumnya. Naiknya standar nilai dan bertambahnya jumlah mata pelajaran ditengarai menjadi penyebabnya.

Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Depdiknas Suyanto menyatakan, meski Depdiknas belum mendapat data riil tentang persentase penurunan tersebut, tahun ini angka kelulusan diperkirakan turun dua sampai tiga persen. "Lebih rendah dibanding tahun lalu," kata Suyanto kepada Jawa Pos, Sabtu (16/5).

Pengumuman kelulusan UAN SMA serentak diumumkan Sabtu lalu. Hasil kelulusan itu bisa dilihat melalui sekolah atau situs sekolah masing-masing. Khusus untuk DKI Jakarta, hasil kelulusan UAN juga disampaikan melalui pos ke alamat siswa masing-masing.

Berdasarkan laporan Balitbang Depdiknas, di beberapa daerah seperti DKI Jakarta, Jatim, Jateng, dan Kaltim, persentase kelulusan turun. Sedangkan provinsi yang mencatat kenaikan tingkat kelulusan adalah Jabar. "Secara nasional, prediksinya (tingkat kelulusan, Red) pada angka 88 sampai 90 persen," kata Suyanto.

Dia menyatakan, angka tersebut merupakan penurunan dari 2007 yang mencapai 93 persen. Saat itu mata pelajaran IPA mencapai tingkat kelulusan 95,1 persen, IPS 90,7 persen, dan Bahasa 92,1 persen.

"Tahun ini kan ada penambahan mata pelajaran, bisa jadi turun karena itu," kata Suyanto. Selain itu, naiknya standar nilai dari 5,00 menjadi 5,25 dengan tidak ada nilai di bawah 4,25, juga menjadi kesulitan tersendiri bagi siswa. "Itu tidak apa-apa. Misinya peningkatan (nilai, Red) itu kan juga demi kualitas," lanjut Suyanto. Siswa juga boleh memiliki nilai 4,00, asalkan nilai mata pelajaran lain minimal 6,00.

Untuk mata pelajaran, dari sebelumnya hanya tiga mata pelajaran, tahun ini ditambah menjadi enam mata pelajaran. Tiga mata pelajaran yang diUANkan tahun-tahun sebelumnya adalah bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris. Tahun ini ditambah fisika, biologi, dan kimia (untuk jurusan IPA), serta geografi, sosiologi, dan ekonomi untuk jurusan IPS. Penambahan mata pelajaran itu sempat diprotes sejumlah siswa.

Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi DKI Jakarta Margani M. Mustar menambahkan, tingkat kelulusan siswa SMA DKI Jakarta pada 2007 mencapai 96,19 persen, tapi tahun ini hanya 92,25 persen. Sedangkan tingkat kelulusan siswa SMK tahun lalu 91,98 persen, tahun ini naik menjadi 93,78 persen. "Jumlah peserta tidak jauh berbeda dibanding tahun lalu," kata Mustar.

Setiap tahun sekitar 2,25 juta siswa tingkat SMA/SMK/MA mengikuti UAN. Adapun peserta UAN tahun ini sekitar 2,26 juta orang. Sesuai pernyataan Badan Standar Nasional Pendidikan, peserta yang tidak lulus bisa mengikuti ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) paket C yang digelar 24-27 Juni mendatang.

Penurunan persentase kelulusan UAN SMA itu disesalkan anggota Komisi X (Pendidikan) DPR. "Sangat disayangkan. Ini ada apa? Pemerintah harus bertanggung jawab. Sebab, masa depan anak dipertaruhkan," ujar Aan Rohanah, anggota Komisi X DPR dari Fraksi PKS.
Menurut Aan, proses ujian nasional harus dievaluasi total sejak dimulai sampai finalisasi hasil. Apalagi, dalam pelaksanaannya ditemukan perilaku negatif pada siswa, guru, kepala sekolah, pengawas, dan oknum Departemen Pendidikan Nasional.

"Ini harus ditelusuri. Apa penyebab turunnya hasil? Irjen Depdiknas tidak boleh segan-segan memberi sanksi dan pelakunya harus diusut. Dengan demikian, kemurnian hasil UAN terjaga dan mutu pendidikan bisa dibanggakan," tegas anggota DPR asal daerah pemilihan DKI Jakarta itu.
Pengamat pendidikan Dr Seto Mulyadi meminta orang tua siswa melakukan pendampingan psikologis bagi anak-anak yang tidak lulus. "Jika hasilnya memprihatinkan, kejiwaan siswa bisa labil. Itu harus didampingi dan diberi perhatian lebih," katanya.

Psikolog yang juga ketua Komnas Anak itu prihatin setelah melihat pemberitaan di televisi yang menayangkan siswa yang histeris, pingsan, bahkan kesurupan gara-gara tidak lulus UAN. Kak Seto mengatakan, anak didik yang tidak lulus harus segera dipulihkan dari kemungkinan stres berkepanjangan. "Orang tua, guru, dan lingkungan harus ikut menyadarkan bahwa masa depan mereka masih ada. Harapan harus terus dimunculkan," katanya. (bay/jpnn)

Tingkat Kelulusan Rendah, Daerah Diberi Bantuan

Padang Ekspres, Selasa, 17 Juni 2008

Jakarta, Padek-- Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) pada 2009 akan memberikan bantuan secara khusus kepada daerah-daerah yang tingkat kelulusan Ujian Nasional (UN)-nya tergolong rendah. Alokasi dana yang disalurkan akan lebih banyak dibanding daerah yang tingkat kelulusan UN tergolong tinggi yakni di atas 95 persen.

Hanya saja, Mendiknas Bambang Sudibyo belum menyebut berapa dana yang akan disalurkan itu. Mendiknas mengaku belum menerima laporan dari Badan Nasional Standarisasi Pendidikan (BNSP) mengenai angka kelulusan masing-masing daerah.


Bambang Sudibyo mengungkapkan rencananya tersebut dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR kemarin yang khusus membahas anggaran Depdiknas tahun 2009, yang mencapai Rp 51,5 triliun. Jumlah ini meningkat dari tahun 2008 yang Rp 48,1 triliun. Dana sebesar itu akan difokuskan untuk tiga program yakni pertama, penuntasan wajib belajar (wajar) pendidikan dasar 9 tahun, khususnya bagi daerah yang kinerja pendidikannya masih rendah.

Kedua, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan menengah, tinggi, dan non formal. Ketiga, peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik. Khusus program kedua tersebut, sejumlah anggota komisi yang membidangi masalah pendidikan itu minta agar hasil UN dijadikan salah satu patokan. Cyprinus Aoer (F-PDIP) misalnya, meminta agar 10 daerah terburuk tingkat kelulusannya mendapat perhatian khusus dengan diberi bantuan dana lebih besar. Hal yang sama disampaikan anggota Komisi X DPR Aan Rohanah.
Menanggapi hal itu, Bambang Sudibyo menyatakan persetujuannya. “Ya, tentunya daerah yang tingkat kelulusan UN-nya rendah mendapat alokasi lebih banyak. Kami akan memperjuangkan agar anggaran ditambah,” ujar Bambang.

Dalam kesempatan tersebut Bambang menyatakan, pihaknya tidak pernah menjadikan angka kelulusan sebagai patokan berhasil tidaknya UN. Dikatakan, yang menjadi target adalah nilai rata-rata. Dia menyebutkan, dalam tiga tahun terakhir nilai rata-rata UN di atas 7. Disebutkan nilai rata-rata UN SMP tahun 2005 6,5 lantas pada 2006 7,15 dan pada 2007 mencapai 7,0. Untuk tahun ini data nilai rata-rata UN SMP belum masuk Depdiknas.

Sementara, untuk tingkat SMA, nilai rata-rata UN tahun 2005 adalah 6,5 naik menjadi 7,0 (2006), 7,16 (2007), dan 7,2 (2008). Sedang SMK adalah 6,0 (2005), 6,8 (2006), 6,9 (2007), dan 7,10 (2008). “Jadi, kriteria kelulusan berdasarkan nilai sudah meningkat, yang artinya ada peningkatan mutu,” kata Bambang.
Saat sejumlah anggota dewan menanyakan persentase angka kelulusan, Bambang menjawab belum tahu karena belum menerima laporan BNSP. “Kami tak berani melangkahi BNSP biar penyebutan angkanya tidak berbeda-beda,” kilahnya. Namun dia mengatakan,ada indikasi daerah-daerah yang fasilitas pendidikannya rendah pun terjadi peningkatan tingkat kelulusan.

Terkait dengan program wajar 9 tahun yang juga menjadi fokus Depdiknas pada 2009, Bambang menyebutkan mayoritas daerah kinerja pendidikannya rendah. Dia menyebut sejumlah daerah yang tingkat Angka Partisipasi Kasar (APK) wajar 9 tahun mencapai di atas 95 persen. Antara lain DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Jambi.

“Daerah-daerah itu tak lagi menjadi fokus pada 2009 karena sudah bisa mengelola secara mandiri,” ujar Bambang. Dia menargetkan, hingga akhir 2009 APK seluruh provinsi bisa mencapai 95 persen. Dalam kesempatan yang sama, dia membantah anggapan sejumlah anggota dewan yang menyebut Bantuan Keuangan Mahasiswa (BKM) kepada 400 ribu mahasiswa mirip dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Dikatakan Bambang, BKM itu guna mencegah terjadinya drop out (DO) bagi mahasiswa yang tak mampu akibat tingginya kenaikan harga-harga sebagai dampak kenaikan harga BBM. “Ini hanya semacam bantalan agar mereka punya ruang yang agak longgar untuk menyesuaikan dengan perubahan harga. Ini diberikan temporary agar mereka tak putus kuliah,” beber Bambang. (jpnn)

Kelulusan Unas SMA Turun, Kenaikan Standar Jadi Alasan

Padang Ekspres, Minggu, 15 Juni 2008

Jakarta, Padek —Persentase kelulusan Ujian Nasional (Unas) SMA tahun 2008 diprediksi turun. Naiknya standar nilai dan bertambahnya jumlah mata pelajaran ditengarai menjadi sebab turunnya persentase kelulusan tahun ini. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Depdiknas Suyanto menyatakan, meski Depdiknas belum mendapatkan data riil berapa persentase penurunan tersebut, tahun ini angka kelulusan diperkirakan turun sebesar dua sampai tiga persen. ”Lebih rendah dibanding tahun lalu,” kata Suyanto saat dihubungi wartawan koran ini kemarin (16/5).

Pengumuman kelulusan Unas SMA secara serentak diumumkan kemarin. Hasil kelulusan tersebut bisa dilihat melalui sekolah, media cetak, atau situs sekolah masing-masing. Khusus untuk DKI Jakarta, hasil kelulusan Unas juga disampaikan melalui pos ke alamat siswa masing-masing. Berdasarkan laporan Balitbang Depdiknas, di beberapa daerah misalnya DKI Jakarta, Jatim, Jateng dan Kaltim, tercatat penurunan persentase kelulusan Unas SMA. Meski banyak yang turun, Jabar ternyata mencatat kenaikan jumlah siswa yang lulus Unas SMA. ”Secara nasional, prediksinya (turun) pada angka 88 sampai 90 persen,” kata Suyanto.
Dia menyatakan, angka tersebut merupakan penurunan dari tahun 2007 yang mencapai kelulusan 93 persen. Saat itu, mata pelajaran IPA mencapai tingkat kelulusan 95,1 persen, untuk IPS 90,7 persen, dan Bahasa mencapai 92,1 persen.
”Tahun ini kan ada penambahan mata pelajaran, bisa jadi turun karena itu,” kata Suyanto. Selain itu, naiknya standar nilai menjadi 5,25 dengan tidak ada nilai di bawah 4,25, juga menjadi kesulitan tersendiri bagi siswa. ”Itu tidak apa-apa, misinya peningkatan (nilai) itu kan juga demi kualitas,” lanjut Suyanto. Untuk nilai, siswa juga boleh memiliki nilai 4,00, asalkan nilai mata pelajaran lainnya minimal 6,00. Untuk mata pelajaran, dari sebelumnya hanya tiga mata pelajaran, tahun ini ditambah menjadi enam mata pelajaran.
Tiga mata pelajaran pada mulanya itu yakni Bahasa Indonesia, Matematika dan Bahasa Inggris, pada UN 2008 ditambah dengan fisika, biologi dan kimia (IPA) serta geografi, sosiologi dan ekonomi untuk jurusan IPS. Penambahan mata pelajaran itu sempat menimbulkan protes dari sejumlah siswa. Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi DKI Jakarta Margani M Mustar menambahkan, tingkat kelulusan siswa SMA pada 2007 mencapai 96,19 persen, namun tahun ini hanya 92,25 persen. Sedangkan tingkat kelulusan siswa SMK tahun lalu 91,98 persen, naik menjadi 93,78 persen. ”Jumlah pesertanya tidak jauh berbeda dibanding tahun lalu,” kata Mustar.
Setiap tahunnya, sekitar 2,25 juta siswa tingkat SMA/SMK/MA mengikuti Unas. Adapun peserta Unas tahun ini sekitar 2,26 juta orang. Sesuai pernyataan Badan Standar Nasional Pendidikan, Peserta Unas yang tidak lulus bisa mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) paket C yang akan digelar tanggal 24-27 Juni mendatang. Secara terpisah, presentase kelulusan Unas SMU yang turun disesalkan anggota Komisi Pendidikan ( X) DPR. ”Sangat disayangkan. Ini ada apa ? Pemerintah harus bertanggungjawab. Sebab, masa depan anak dipertaruhkan,” ujar Aan Rohanah Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS ketika dihubungi kemarin.
Menurut Aan, proses ujian nasional harus dievaluasi secara total sejak dimulai sampai finalisasi hasil. Apalagi, dalam pelaksanaannya ditemukan perilaku negatif pada siswa, guru, kepala sekolah, pengawas, dan oknum departemen pendidikan nasional. ”Ini harus ditelusuri. Apa sebab turunnya hasil. Irjen Depdiknas tidak boleh segan-segan untuk memberi sanksi pelakunya dan harus diusut tuntas. Sehingga, kemurnian hasil UN terjaga dan mutu pendidikan bisa dibanggakan,” tegas Anggota DPR asal Daerah pemilihan DKI Jakarta ini.
Pengamat pendidikan Dr Seto Mulyadi meminta orang tua siswa melakukan pendampingan psikologis bagi anak-anak yang tidak lulus. ”Jika hasilnya memprihatinkan, kejiwaan siswa bisa labil. Itu harus didampingi dan diberi perhatian lebih,” katanya. Psikolog yang juga ketua Komnas Anak itu prihatin setelah melihat pemberitaan di televisi yang menayangkan siswa yang histeris, pingsan bahkan kesurupan gara-gara tidak lulus ujian nasional. (jpnn)

Mendiknas Bantah Ada Target Kelulusan

Kompas.Com, Senin, 16 Juni 2008 | 18:48 WIB


KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Walaupun belum diputuskan lulus, sejumlah siswa kelas III SMA di Tangerang, Banten, sudah melancholic aksi corat-coret di baju seragam mereka di Jalan Ciledug Raya, Tangerang, Jumat (11/5/2007). Aksi itu merupakan ungkapan kegembiraan mereka setelah selesai ujian akhir sekolah (UAS).


JAKARTA, SENIN - Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo membantah tudingan yang menyebut pemerintah menetapkan target kelulusan siswa, baik jenjang SLTP maupun SMU.
Mendiknas saat ditemui disela-sela rapat kerja dengan Komisi X DPR RI -- membidangi masalah pendidikan dan olah raga -- Senin (16/6) menjelaskan, yang menjadi target pemerintah tak lain adalah soal pencapaian nilai rata-rata. Pernyataan Mendiknas juga menjawab dugaan jumlah kelulusan Ujian Nsional (UN) siswa tahun 2009, turun dibandingkan tahun sebelumnya.
"Sampai sekarang ini, saya belum dapat laporan mengenai angka kelulusan. BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan-Red) juga belum melapor kepada saya. Dan kami hanya menargetkan nilai rata-rata nasional sehingga atas dasar inilah passing grade nilai kelulusan kemudian terus dinaikkan tiap tahunnya," kata Bambang.
Mendiknas menjelaskan, sejak UN diberlakukan pada tahun 2004, target rata-rata nilai nasional diakuinya selalu tercapai. Kabalitbang Depdiknas, Mansyur Ramly kemudian merincinya, target nilai rata-rata siswa dalam tiga tahun terakhir memenuhi target di atas 7,0. Rata-rata nilai nasional SMA tahun 2004/2005 adalah 6,5, tahun ajaran 2005/006 (7,0), 2006/2007 (7,16), 2007/2008 (7,2).
"Begitu juga dengan nilai rata-rata yang dicapai MP yakni 6,5 (2004/2005), 7,15 (2005/2006), dan 7,10 (2006/2007). Sementara untuk tahun ajaran 2007/2008 sampai sekarang belum keluar hasilnya," ujar Mansyur.
"UN itu, bagian dari pendidikan disiplin. Bahkan, setelah UN dilaksanakan pada tahun 2004 angka perkelahian antar sekolah menjadi menurun. Oleh karena itu, kita dorong supaya rata-rata nilainya dapat tercapai, DPR juga setuju," kata Bambang menambahkan.
Sementara pokok bahasan dalam rapat kerja Komisi X DPR dengan Mendiknas adalah menyangkut soal program prioritas Depdiknas 2009. Depdiknas memaparkan tiga fokus pembangunan pendidikan tahun 2009. Tiga fokus itu adalah pemantapan penuntasan program wajib belajar sembilan tahun yang berkualitas, peningkatan mutu serta relevansi pendidikan menengah, tinggi dan nonformal. Fokus yang terakhir, peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik.
Aan Rohanah, anggota Komisi X dari PKS dalam rapat mengungkapkan, daerah yang hasil UN-nya banyak yang tidak lulus perlu diberi tambahan anggaran. (Persda Network/yat)

Persentase Kelulusan UN SMA TuruN

RADAR TARAKAN ONLINE
Berita UTAMA Minggu, 15 Juni 2008

Kaltim Termasuk yang Turun

JAKARTA – Persentase kelulusan Ujian Nasional (UN) SMA tahun 2008 diprediksi turun. Naiknya standar nilai dan bertambahnya jumlah mata pelajaran ditengarai menjadi sebab turunnya persentase kelulusan tahun ini.
presentase
sambungan hal 1
Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Depdiknas Suyanto menyatakan, meski Depdiknas belum mendapatkan data riil berapa persentase penurunan tersebut, tahun ini angka kelulusan diperkirakan turun sebesar dua sampai tiga persen.
“Lebih rendah dibanding tahun lalu,” kata Suyanto saat dihubungi wartawan koran ini kemarin (16/5). Pengumuman kelulusan UN SMA secara serentak diumumkan kemarin. Hasil kelulusan tersebut bisa dilihat melalui sekolah, media cetak, atau situs sekolah masing-masing. Khusus untuk DKI Jakarta, hasil kelulusan UN juga disampaikan melalui pos ke alamat siswa masing-masing.
Berdasarkan laporan Balitbang Depdiknas, di beberapa daerah misalnya DKI Jakarta, Jatim, Jateng dan Kaltim, tercatat penurunan persentase kelulusan UN SMA. Meski banyak yang turun, Jabar ternyata mencatat kenaikan jumlah siswa yang lulus Unas SMA. “Secara nasional, prediksinya (turun) pada angka 88 sampai 90 persen,” kata Suyanto.
Dia menyatakan, angka tersebut merupakan penurunan dari tahun 2007 yang mencapai kelulusan 93 persen. Saat itu, mata pelajaran IPA mencapai tingkat kelulusan 95,1 persen, untuk IPS 90,7 persen, dan Bahasa mencapai 92,1 persen.
“Tahun ini kan ada penambahan mata pelajaran, bisa jadi turun karena itu,” kata Suyanto. Selain itu, naiknya standar nilai menjadi 5,25 dengan tidak ada nilai di bawah 4,25, juga menjadi kesulitan tersendiri bagi siswa. “Itu tidak apa-apa, misinya peningkatan (nilai) itu kan juga demi kualitas,” lanjut Suyanto. Untuk nilai, siswa juga boleh memiliki nilai 4,00, asalkan nilai mata pelajaran lainnya minimal 6,00.
Untuk mata pelajaran, dari sebelumnya hanya tiga mata pelajaran, tahun ini ditambah menjadi enam mata pelajaran. Tiga mata pelajaran pada mulanya itu yakni Bahasa Indonesia, Matematika dan Bahasa Inggris, pada UN 2008 ditambah dengan fisika, biologi dan kimia (IPA) serta geografi, sosiologi dan ekonomi untuk jurusan IPS. Penambahan mata pelajaran itu sempat menimbulkan protes dari sejumlah siswa.
Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi DKI Jakarta Margani M Mustar menambahkan, tingkat kelulusan siswa SMA pada 2007 mencapai 96,19 persen, namun tahun ini hanya 92,25 persen. Sedangkan tingkat kelulusan siswa SMK tahun lalu 91,98 persen, naik menjadi 93,78 persen. “Jumlah pesertanya tidak jauh berbeda dibanding tahun lalu,” kata Mustar.
Setiap tahunnya, sekitar 2,25 juta siswa tingkat SMA/SMK/MA mengikuti UN. Adapun peserta UN tahun ini sekitar 2,26 juta orang. Sesuai pernyataan Badan Standar Nasional Pendidikan, peserta UN yang tidak lulus bisa mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) paket C yang akan digelar tanggal 24-27 Juni mendatang.
Secara terpisah, presentase kelulusan UN SMU yang turun disesalkan anggota Komisi X DPR RI. “Sangat disayangkan. Ini ada apa ? Pemerintah harus bertanggungjawab. Sebab, masa depan anak dipertaruhkan,” ujar Aan Rohanah Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS ketika dihubungi kemarin.
Menurut Aan, proses ujian nasional harus dievaluasi secara total sejak dimulai sampai finalisasi hasil. Apalagi, dalam pelaksanaannya ditemukan perilaku negatif pada siswa, guru, kepala sekolah, pengawas, dan oknum departemen pendidikan nasional.
“Ini harus ditelusuri. Apa sebab turunnya hasil. Irjen Depdiknas tidak boleh segan-segan untuk memberi sanksi pelakunya dan harus diusut tuntas. Sehingga, kemurnian hasil UN terjaga dan mutu pendidikan bisa dibanggakan,” tegas Anggota DPR asal Daerah pemilihan DKI Jakarta ini.
Pengamat pendidikan Dr Seto Mulyadi meminta orang tua siswa melakukan pendampingan psikologis bagi anak-anak yang tidak lulus. “Jika hasilnya memprihatinkan, kejiwaan siswa bisa labil. Itu harus didampingi dan diberi perhatian lebih,” katanya.
Psikolog yang juga ketua Komnas Anak itu prihatin setelah melihat pemberitaan di televisi yang menayangkan siswa yang histeris, pingsan bahkan kesurupan gara-gara tidak lulus ujian nasional. Kak Seto mengatakan, anak didik yang tidak lulus harus segera dipulihkan dari kemungkinan stress berkepanjangan. “Orang tua dan guru, juga lingkungan harus ikut menyadarkan bahwa masa depan mereka masih ada. Harapan harus terus dimunculkan,” katanya. (bay/rdl/jpnn)

Kenaikan Standar Lulus Jadi Alasan

[ Minggu, 15 Juni 2008 ]

Turun, Persentase Kelulusan Unas SMA

JAKARTA - Persentase kelulusan ujian nasional (unas) SMA 2008 diprediksi turun dibanding tahun sebelumnya. Naiknya standar nilai dan bertambahnya jumlah mata pelajaran ditengarai menjadi penyebabnya.

Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Depdiknas Suyanto menyatakan, meski Depdiknas belum mendapat data riil tentang persentase penurunan tersebut, tahun ini angka kelulusan diperkirakan turun dua sampai tiga persen. "Lebih rendah dibanding tahun lalu," kata Suyanto kepada koran ini kemarin (16/5).

Pengumuman kelulusan unas SMA serentak diumumkan kemarin. Hasil kelulusan itu bisa dilihat melalui sekolah, media cetak, atau situs sekolah masing-masing. Khusus untuk DKI Jakarta, hasil kelulusan unas juga disampaikan melalui pos ke alamat siswa masing-masing.

Berdasarkan laporan Balitbang Depdiknas, di beberapa daerah seperti DKI Jakarta, Jatim, Jateng, dan Kaltim, persentase kelulusan turun. Sedangkan provinsi yang mencatat kenaikan tingkat kelulusan adalah Jabar. "Secara nasional, prediksinya (tingkat kelulusan, Red) pada angka 88 sampai 90 persen," kata Suyanto.

Dia menyatakan, angka tersebut merupakan penurunan dari 2007 yang mencapai 93 persen. Saat itu mata pelajaran IPA mencapai tingkat kelulusan 95,1 persen, IPS 90,7 persen, dan Bahasa 92,1 persen.

"Tahun ini kan ada penambahan mata pelajaran, bisa jadi turun karena itu," kata Suyanto. Selain itu, naiknya standar nilai dari 5,00 menjadi 5,25 dengan tidak ada nilai di bawah 4,25, juga menjadi kesulitan tersendiri bagi siswa. "Itu tidak apa-apa. Misinya peningkatan (nilai, Red) itu kan juga demi kualitas," lanjut Suyanto. Siswa juga boleh memiliki nilai 4,00, asalkan nilai mata pelajaran lain minimal 6,00.

Untuk mata pelajaran, dari sebelumnya hanya tiga mata pelajaran, tahun ini ditambah menjadi enam mata pelajaran. Tiga mata pelajaran yang diunaskan tahun-tahun sebelumnya adalah bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris. Tahun ini ditambah fisika, biologi, dan kimia (untuk jurusan IPA), serta geografi, sosiologi, dan ekonomi untuk jurusan IPS. Penambahan mata pelajaran itu sempat diprotes sejumlah siswa.

Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi DKI Jakarta Margani M. Mustar menambahkan, tingkat kelulusan siswa SMA DKI Jakarta pada 2007 mencapai 96,19 persen, tapi tahun ini hanya 92,25 persen. Sedangkan tingkat kelulusan siswa SMK tahun lalu 91,98 persen, tahun ini naik menjadi 93,78 persen. "Jumlah peserta tidak jauh berbeda dibanding tahun lalu," kata Mustar.

Setiap tahun sekitar 2,25 juta siswa tingkat SMA/SMK/MA mengikuti unas. Adapun peserta unas tahun ini sekitar 2,26 juta orang. Sesuai pernyataan Badan Standar Nasional Pendidikan, peserta yang tidak lulus bisa mengikuti ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) paket C yang digelar 24-27 Juni mendatang.

Penurunan persentase kelulusan unas SMA itu disesalkan anggota Komisi X (Pendidikan) DPR. "Sangat disayangkan. Ini ada apa? Pemerintah harus bertanggung jawab. Sebab, masa depan anak dipertaruhkan," ujar Aan Rohanah, anggota Komisi X DPR dari Fraksi PKS ketika dihubungi kemarin.

Menurut Aan, proses ujian nasional harus dievaluasi total sejak dimulai sampai finalisasi hasil. Apalagi, dalam pelaksanaannya ditemukan perilaku negatif pada siswa, guru, kepala sekolah, pengawas, dan oknum Departemen Pendidikan Nasional.

"Ini harus ditelusuri. Apa penyebab turunnya hasil? Irjen Depdiknas tidak boleh segan-segan memberi sanksi dan pelakunya harus diusut. Dengan demikian, kemurnian hasil unas terjaga dan mutu pendidikan bisa dibanggakan," tegas anggota DPR asal daerah pemilihan DKI Jakarta itu.

Pengamat pendidikan Dr Seto Mulyadi meminta orang tua siswa melakukan pendampingan psikologis bagi anak-anak yang tidak lulus. "Jika hasilnya memprihatinkan, kejiwaan siswa bisa labil. Itu harus didampingi dan diberi perhatian lebih," katanya.

Psikolog yang juga ketua Komnas Anak itu prihatin setelah melihat pemberitaan di televisi yang menayangkan siswa yang histeris, pingsan, bahkan kesurupan gara-gara tidak lulus unas. Kak Seto mengatakan, anak didik yang tidak lulus harus segera dipulihkan dari kemungkinan stres berkepanjangan. "Orang tua, guru, dan lingkungan harus ikut menyadarkan bahwa masa depan mereka masih ada. Harapan harus terus dimunculkan," katanya. (bay/rdl/nw)

Angka Tidak Lulus UN Naik, Bukti Kejujuran Meningkat

Media Indonesia, 07 Juni 2008 00:13 WIB

Penulis : Sidik Pramono


MAKASSAR--MI: Pemerintah menilai hasil Ujian Nasional (UN) yang diprediksikan akan naik angka ketidaklulusannya pada tahun ini, merupakan hal yang wajar, karena UN bukan hanya ujian kecerdasan, namun juga ujian kejujuran.

Demikian diungkapkan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo kepada pers menjawab pertanyaan Media Indonesia, usai pencanangan pendidikan gratis 9 tahun propinsi Sulawesi Selatan, di kantor pemprov Sulsel, Makassar, Jumat kemarin (6/6).


Menurut Mendiknas, wajar jika memang angka tidak lulus UN tahun ini, akan naik. "Namun, angka lulus dan tidak lulus bukanlah sesuatu yang penting, yang penting UN harus dilaksanakan secara jujur,'' ujar Mendiknas tanpa menyebut angka resmi tidak lulus UN untuk SMA dan sederajat tahun ini.

Pasalnya, kata Mendiknas, UN tidak hanya menguji kecerdasan, namun juga menguji kejujuran siswa, guru, dan kepala sekolah. ''Syukurnya, kejujuran tahun ini, lebih baik dari tahun lalu, karena tingkat kecurangan yang dilakukan berkurang,'' ujar Mendiknas.

Hal itu, kata Mendiknas, tidak lebih dari upaya pengawasan yang ketat, yang dilakukan sejumlah pihak, sehingga guru dan siswa pun dituntut untuk bermoral baik. ''Kendati demikian, kita akan terus evaluasi pelaksanaan UN, untuk menjadikan pelaksanaan UN lebih baik di masa mendatang,'' kata Mendiknas.

Sementara itu, sejumlah pengamat pendidikan dan anggota komisi X�DPR berpendapat, persentase kelulusan dan ketidaklulusan tidak dapat dijadikan indikator naik atau turunnya mutu pendidikan. Yang lebih penting, peningkatan standar pelayanan pendidikan ketimbang peningkatan standar kelulusan UN.

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Aan Rohanah mengatakan, jika memang angka tidak lulus UN bagi siswa SMA dan sederajat naik dari 10 persen pada tahun lalu menjadi sekitar 11 - 12 persen pada tahun ini, lebih baik, asalkan pelaksanaan UN tahun ini, benar-benar dilaksanakan dengan jujur dan integritas moral yang tinggi.

''Sebaliknya, jika angka tidak lulus itu, justru menurun, akan bermasalah jika banyak sekali ditemui kecurangan. Kalau saya melihat, saat ini pemerintah ada kemajuan, karena mulai dilakukan secara ketat, agar tidak terjadi kebocoran dan kecurangan,'' kata Aan saat dihubungi Media Indonesia. (Dik/OL-2)

Nilai Rata-rata Ujian Nasional Alami Kenaikan

Ujian nasional menjadi bagian dari pemetaan pendidikan.
SUMBER KORAN TEMPO
SELASA, 17 JUNI 2008
Nasional

JAKARTA -- Nilai rata-rata ujian nasional tingkat sekolah menengah atas naik dibanding tahun ajaran sebelumnya. Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengatakan kenaikan nilai rata-rata ujian nasional itu karena meningkatnya mutu pendidikan. "Departemen Pendidikan tidak pernah mematok persentase dan jumlah siswa yang lulus. Yang penting, nilai rata-rata tujuh, nilai itu sudah diraih tiga tahun berturut-turut," ujar Bambang dalam rapat kerja membahas Program Prioritas dan Pagu Indikatif Departemen Pendidikan Nasional dengan Komisi Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat kemarin.

Tahun ajaran 2004/2005, nilai rata-rata ujian nasional sekolah menengah atas adalah 6,5. Angka itu menjadi 7,0 pada tahun ajaran berikutnya. Angka itu terus naik ke 7,16 dan 7,20 pada tahun ajaran 2005/2006 dan 2006/2007. Pada tahun ini, nilai mencapai angka 7,20. Sedangkan untuk sekolah menengah kejuruan, pada tahun ajaran 2004/2005 rata-rata nilai ujian nasional 6,0. Angka itu naik menjadi 6,8 dan kemudian 6,9 dalam dua tahun ajaran. Pada tahun ini nilai mencapai 7,10. Adapun penghitungan nilai rata-rata tingkat sekolah menengah pertama, kata Menteri Bambang, belum selesai. Diharapkan pada Sabtu ini sudah diketahui hasilnya.

Bambang menegaskan, tidak akan memberikan keterangan secara nasional perihal persentase kelulusan ujian nasional SMA dan SMP tahun ajaran 2007/2008. Penjelasan tersebut, kata dia, diserahkan kepada sekolah. Kendati begitu, kata Menteri, tahun ini angka kelulusan di daerah-daerah berfasilitas minim pendidikan cenderung naik. Tapi ia tidak memerinci daerah yang dimaksud.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional Mansyur Ramly memperkirakan angka kelulusan pada tahun ini mencapai 91 persen. Angka itu, kata dia, menurun sekitar satu persen dibanding tingkat kelulusan pada tahun ajaran sebelumnya.
Perihal tingkat kelulusan, Cyprianus Aoer, anggota Komisi Pendidikan dari Fraksi PDI Perjuangan, mengatakan Departemen Pendidikan harus memberikan perhatian lebih kepada daerah dengan angka kelulusan rendah. "Daerah dengan nilai terburuk harus mendapat bantuan sarana dan prasarana," ujarnya. Pemerintah juga harus menyiapkan guru-guru berkualitas. Ujian nasional, kata dia, harus dilihat sebagai bagian dari pemetaan pendidikan. Sebab, karakteristik daerah dan kualitas pendidikan di tiap daerah berbeda.

Hal senada dikatakan anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Aan Rohanah. Ia meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada daerah yang memiliki jumlah siswa tidak lulus ujian nasional terbanyak. "Agar mereka bisa mencapai standar pendidikan nasional," ujarnya.

Dari Tangerang, Banten, sebanyak 411 siswa sekolah tingkat menengah atas dan sekolah tingkat menengah kejuruan di Kabupaten Tangerang tidak lulus sekolah. Dengan jumlah itu, menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Ahmad Suwandi, tingkat kelulusan menurun dibanding tahun lalu, dari 98 persen menjadi 97,98 persen.

Nilai Rata-rata Ujian Nasional Alami Kenaikan

Ujian nasional menjadi bagian dari pemetaan pendidikan.
SUMBER KORAN TEMPO
SELASA, 17 JUNI 2008
Nasional

JAKARTA -- Nilai rata-rata ujian nasional tingkat sekolah menengah atas naik dibanding tahun ajaran sebelumnya. Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengatakan kenaikan nilai rata-rata ujian nasional itu karena meningkatnya mutu pendidikan. "Departemen Pendidikan tidak pernah mematok persentase dan jumlah siswa yang lulus. Yang penting, nilai rata-rata tujuh, nilai itu sudah diraih tiga tahun berturut-turut," ujar Bambang dalam rapat kerja membahas Program Prioritas dan Pagu Indikatif Departemen Pendidikan Nasional dengan Komisi Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat kemarin.

Tahun ajaran 2004/2005, nilai rata-rata ujian nasional sekolah menengah atas adalah 6,5. Angka itu menjadi 7,0 pada tahun ajaran berikutnya. Angka itu terus naik ke 7,16 dan 7,20 pada tahun ajaran 2005/2006 dan 2006/2007. Pada tahun ini, nilai mencapai angka 7,20. Sedangkan untuk sekolah menengah kejuruan, pada tahun ajaran 2004/2005 rata-rata nilai ujian nasional 6,0. Angka itu naik menjadi 6,8 dan kemudian 6,9 dalam dua tahun ajaran. Pada tahun ini nilai mencapai 7,10. Adapun penghitungan nilai rata-rata tingkat sekolah menengah pertama, kata Menteri Bambang, belum selesai. Diharapkan pada Sabtu ini sudah diketahui hasilnya.

Bambang menegaskan, tidak akan memberikan keterangan secara nasional perihal persentase kelulusan ujian nasional SMA dan SMP tahun ajaran 2007/2008. Penjelasan tersebut, kata dia, diserahkan kepada sekolah. Kendati begitu, kata Menteri, tahun ini angka kelulusan di daerah-daerah berfasilitas minim pendidikan cenderung naik. Tapi ia tidak memerinci daerah yang dimaksud.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional Mansyur Ramly memperkirakan angka kelulusan pada tahun ini mencapai 91 persen. Angka itu, kata dia, menurun sekitar satu persen dibanding tingkat kelulusan pada tahun ajaran sebelumnya.
Perihal tingkat kelulusan, Cyprianus Aoer, anggota Komisi Pendidikan dari Fraksi PDI Perjuangan, mengatakan Departemen Pendidikan harus memberikan perhatian lebih kepada daerah dengan angka kelulusan rendah. "Daerah dengan nilai terburuk harus mendapat bantuan sarana dan prasarana," ujarnya. Pemerintah juga harus menyiapkan guru-guru berkualitas. Ujian nasional, kata dia, harus dilihat sebagai bagian dari pemetaan pendidikan. Sebab, karakteristik daerah dan kualitas pendidikan di tiap daerah berbeda.

Hal senada dikatakan anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Aan Rohanah. Ia meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada daerah yang memiliki jumlah siswa tidak lulus ujian nasional terbanyak. "Agar mereka bisa mencapai standar pendidikan nasional," ujarnya.

Dari Tangerang, Banten, sebanyak 411 siswa sekolah tingkat menengah atas dan sekolah tingkat menengah kejuruan di Kabupaten Tangerang tidak lulus sekolah. Dengan jumlah itu, menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Ahmad Suwandi, tingkat kelulusan menurun dibanding tahun lalu, dari 98 persen menjadi 97,98 persen.

Kebijakan UN Perlu Ditinjau Kembali

Anggi Kusumadewi - Okezone

JAKARTA - Pemerintah didesak untuk meninjau kembali kebijakan Ujian Nasional (UN). Selama ini Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dinilai tidak tegas mengatasi berbagai kecurangan dalam pelaksanaan UN.

"Apa artinya seruan mendiknas agar UN dilaksanakan dengan jujur dan objektif. Jika dalam praktik dan kenyataannya masih banyak ditemukan praktik penyimpangan dan kecurangan," ujar anggota Komisi X Aan Rohanah, dalam siaran persnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/4/2008).

Politisi wanita asal Fraksi PKS ini mengaku prihatin dengan maraknya aksi kecurangan, seperti pembocoran lembar jawaban UN. Aan melihat kasus ini sebagai fenomena gunung es yang berlangsung dari tahun ke tahun.

Sebab itu, Aan berharap Mendiknas segera mengerahkan jajarannya baik di pusat maupun daerah untuk melakukan pengawasan secara objektif dan menindak tegas oknum yang melakukan pelanggaran.

"Depdiknas harus tegas dan objektif dalam hal ini. Jangan sampai guru atau siswa yang melaporkan kecurangan malah dikenai sanksi," tegasnya.

Sebab, jika dibiarkan kasus ini akan merusak citra pendidikan nasional dan hanya akan melahirnya sumber daya manusia tidak bermutu. "Lebih baik kebijakan UN ini dinjau kembali," tegasnya.
(pie)

sumber : OKEZONE.COM

Kamis, 24 April 2008 - 13:17 wib

PKS: Tinjau Ulang UN

JAKARTA, KAMIS--Ujian Nasional (UN) dianggap gagal. Hal ini disuarakan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui juru bicaranya, Aan Rohanah, anggota Komisi X -- membidangi masalah pendidikan -- , Kamis (24/4). Seruan agar Ujian Nasional dilaksanakan secara jujur dan objektif, sampai hari ketiga pelaksanaannya dianggap hanya isapan jempol belaka. Berbagai penyimpangan pelaksanaan UN terungkap, baik kecurangan, perjokian sampai pembocoran lembar jawaban UN dalam pelaksanaannya.

"Kita sangat prihatin dengan masih maraknya aksi kecurangan dan pembocoran lembar jawaban dalam penyelenggaraaan UN kali. Apa artinya seruan Mendiknas (Bambang Sudibyo) agar UN dilaksanakan dengan jujur dan objektif bila dalam praktek dan kenyataannya masih banyak ditemukan kecurangan dan penyimpanhgan? Ini menunjukkan, objektifitas UN masih memprihatinkan," cetus Aan Rohana.

Politisi perempuan PKS ini mengaku ikut meninjau langsung pelaksanaan UN yang dilaksanakan secara serempak di seluruh Indonesia ini. Modus kecurangan dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui pesan singkat atau SMS, jual beli lembar jawaban, bahkan sampai kenekatan oknum guru untuk melakukan perbaikan terhadap lembar jawaban siswa yang salah. Modus kecurangan ini, kata Aan, tentu saja merusak makna, hakikat serta kredibilitas dari UN yang tujuan awalnya adalah untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan.

"Fenomena kecurangan dan penyimpangan UN ini sudah menjadi gunung es, modusnya sama dengan kasuskasus sebelumnya. Bila dibiarkan, maka akan merusak citra pendidikan nasional. Pendidikan kita hanya melahirkan manusiamanusia kerdil dan SDM yang tidak bermutu," tegasnya.

Dirinya kemudian mengimbau agar selama pelaksanaan UN serta Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN), Mendiknas beserta jajarannya untuk bisa melakukan pengawasan yang ketat dan bertindak tegas terhadap para pelaku kecurangan ini.

"Mendiknas dan para jajarannya di daerah, terjun langsung melakukan pengawasan yang ketat dan menindak tegas siapa oknum yang melakukan pelanggaran dalam UN kali ini. Jangan sampai ada guru atau siswa yang melaporkan kecurangan, malah mendapatkan sangsi. Tinjau kembali UN. Karena apalah artinya mutu dan kualitas pendidikan bila dihasilkan melalui Ujian Nasional yang penuh dengan kecurangan," tandas Aan Rohanah.

Sementara itu, PDI Perjuangan sejak pertama kali Ujian Nasional (UN) dilaksanakan sudah lebih dulu menolak. Dala rilisnya yangditandatangani Ketua FPDI Perjuangan Tjahjo Kumolo memaparkan, menolak dengan keras hasil UN dijadikan persyaratan kelulusan siswa, karena bertentangan dengan pasal 58 ayat (1) UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; yang menyatakan bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik (siswa) dilakukan oleh pendidik (guru) untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

Fraksi PDI Perjuangan juga menolak ketentuan dalam pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyebutkan bahwa peserta didik (siswa) dinyatakan lulus dari satuan pendidikan (sekolah) setelah lulus UN. Ketentuan ini jelas bertentangan dengan UU No. 20/2003 karena dengan PP tersebut Pemerintah telah mengambil alih (merampas) hak guru dalam menentukan kelulusan siswa. (persda network/yat)

sumber : Bangkapos cybermedia Kamis, 24 April 2008 22:49:50 WIB

Mendiknas: Tidak Ada Kebocoran

MESKI soal matematika Ujian Nasional (UN) untuk SMK bisnis di Batam bocor sebelum hari H pelaksanaan UN, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengklaim UN yang digelar sejak Selasa lalu belum menemui adanya kebocoran soal. Menurutnya, hal itu buah atas semakin melekatnya sistem pengawasan UAN.
“Laporan ada, cuma (setelah) dicek oleh direktorat BNSP, semuanya palsu. Jadi tidak ada kebocoran, kata Mendiknas Bambang Sudibyo saat mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla sidak pelaksanaan Ujian Nasional di dua Sekolah Menengah Umum (SMU) Jakarta Timur, Kamis (24/4) .
Sistem melekat dalam pelaksanaan UAN, menurut Mendiknas tertata lebih baik dari waktu pelaksanaan UAN sebelumnya. Dengan menyertakan serah terima pada setiap proses pelaksanaan UN, baik dari rayon pusat hingga ke tangan murid dan kemudian kembali ke rayon pusat, kebocoran UN 2008 semakin sangat kecil. “Jadi tidak ada kemungkinan bocor sampai kembali ke rayon pusat,” ujarnya.
Selain itu, kata Mendiknas, kebocoran soal juga akan semakin mengecil lantaran sanksi tegas bakal mengena pada mereka yang terlibat dalam kebocoran UN 2008. “Tahun lalu, guru, Kepala Dinas yang melakukan kecurangan dan terbukti, terkena sanksi. Kepala Dinas yang kena sanksi, bahkan melepas jabatan,” paparnya.
Hal senada dikemukakan Wakil Presiden Jusuf Kalla usai meninjau pelaksanaan UN. Kalla mengemukakan, dengan banyaknya pengawas dalam pelaksanaan UN di Indonesia merupakan proses untuk mendisiplinkan siswa-siswi Indonesia sendiri.
Meski mengaku telah menerapkan sistem pengawasan melekat dalam pelaksanaan UN, Kalla tidak berani menjamin bila pelaksanaan UN tidak akan terjadi kebocoran Soal. “Sekarang ini tidak ada yang bocor. Kebocoran hanya pura-pura. Orang hanya pura-pura buat soal tapi bukan itu soalnya,” kata Kalla.
Mengenai adanya kecurangan guru membantu murid saat mengerjakan UN, Kalla menampik dugaan itu. Menurutnya, pengamanan saat pelaksanaan UN sudah sedemikian ketatnya. “Ekses itu bisa terjadi. Tapi dengan keamanan yang ketat kayak tadi, guru bisa apa. Dijaga polisi dan sebagainya. Guru hanya bisa membantu dalam proses belajar. Itu mungkin,” ujarnya.
Bocor di Batam
Ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo yang sebelumnya membantah ada kebocoran soal UN, mengaku sudah memerintahkan tim Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional ke Batam. “Mengenai kebocoran soal UN di Batam telah ditindaklanjuti dan ditangani oleh Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,” ujar Bambang Sudibyo melalui pesan singkatnya menjawab Persda Network.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat informasi dan Humas (PIH ) Depdiknas M Muhadjir membenarkan, Mendiknas telah memerintahkan Inspektur Jenderal (Irjen) Depdiknas Muhammad Sofyan untuk meneliti kejadian bocornya soal UN yang seharusnya bersifat sangat rahasia.
“Informasi kebocoran soal di Batam ini memang sudah ditangani. Saya mendengar sendiri, Pak Menteri menginstruksikan kepada Pak Sofyan untuk menangani. Dan saat ini sudah ditekel secara internal. Tinggal menunggu hasilnya, pengawasan internalnya jalan. Pak Irjen Pak M Sofyan sudah melangkah sesuai intruksi menteri,” ujar Muhadjir.
Seperti diberitakan sebelumnya, soal matematika pada Ujian Nasional (UN) yang diujikan Rabu (23/4) untuk siswa SMK di Batam benar-benar bocor. Fotokopi soal yang beredar luas sejak Selasa, setelah dicek bersama Dinas Pendidikan Batam dipastikan soal yang beredar sebelumnya sama persis dengan semua soal matematika, mulai nomor 1 sampai 40.
Hal itu juga diakui oleh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam Drs Muslim Bidin MM, Ketua Dewan Pendidikan Batam Hardi Hood, Kepala Satreskrim Poltabes Batam Kompol Herry Heryawan yang meninjau pelaksanaan UN, Rabu.
Muhadji melanjutkan, informasi kebocoran soal UN di Batam sudah sampai kepada Irjen dan Mendiknas dari personel Irjen yang saat bersamaan bertugas mengawasi UN di Batam.
Apakah akan diadakan ujian ulang karena kasus bocornya soal ini? Muhadjir menjawab, “Kita tinggal menunggu hasil penyelidikan di lapangan. Langkah apa yang akan diambil masih menunggu hasilnya. Wong soal rusak saja, di Jateng misalnya, langsung ditangani serius kok. Kalau ternyata ada urusan yang berkait dengan tugas penegakan hukum, biarlah polisi yang menangani, yang pasti kita tunggu hasilnya.” ujarnya.
Anggota Komisi X DPR dari FPKS Aan Rohanah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, minta Mendiknas Bambang Sudibyo menindak tegas oknum yang melakukan kecurangan UN, jangan hanya menunggu laporan. “Kalau tidak bisa melaksanakan UN tanpa kecurangan dan manipulasi, lebih baik UN ditinjau kembali,” ujarnya.
Menurut dia, fenomena kecurangan dan penyimpangan UN sudah menjadi gunung es karena modusnya masih sama. “Harus ada perbaikan karena jika dibiarkan akan merusak citra pendidikan UN dan hanya melahirkan manusia-manusia kerdil dan SDM yang tidak bermutu,” ujarnya.(persda network/amb/dtc)

sumber :Tribun Batam
Jumat, 25 April 2008

MENDIKNAS JANGAN HANYA TUNGGU LAPORAN KECURANGAN UN

Muhammad Nur Hayid – detikcom

Jakarta – Mendiknas Bambang Sudibyo diminta menindak tegas oknum yang melakukan kecurangan ujian nasional (UN). Jangan hanya menunggu laporan dari guru dan siswa.

”Kalau tidak bisa melaksanakan UN tanpa kecurangan dan manipulasi, lebih baik UN ditinjau kembali,” kata anggota Komisi X DPR RI FPKS Aan Rohanah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/4/2008).

Menurut dia, fenomena kecurangan dan penyimpangan UN sudah menjadi gunung es karena modusnya masih sama.

”Harus ada perbaikan karena jika dibiarkan akan merusak citra pendidikan UN dan hanya melahirkan manusia-manusia kerdil dan SDM yang tidak bermutu,” ujarnya. (aan/asy)

sumber :DETIKCOM
24/04/2008

13 GURU DIAMANKAN POLISI ; Empat Daerah Lakukan Kecurangan Unas

JAKARTA (KR) - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla tidak khawatir ada� sekolah yang melakukan kecurangan dalam pelaksanaan ujian nasional (Unas) demi menaikkan citra sekolahnya. Karena tingkat kelulusan dalam pelaksanaan Unas tidak perlu mencapai 100 persen. Namun jangan sampai tingkat kelulusan hanya 50 persen.

�Saya yakin dengan pengawalan yang begini ketat, guru bisa apa? Selain itu dengan sistem pengawasan silang, guru tidak bisa membantu murid mengerjakan soal. Guru seharusnya membantu murid dalam proses belajar mengajar bukan pelaksanaan ujian atau membantu menjawab pertanyaan� kata Wapres saat memantau pelaksanaan Unas di SMA 36 Jalan Rawamangun Jakarta, Kamis (24/4).

Mengenai adanya siswa yang tertekan untuk mendapatkan nilai kelulusan, Wapres mengatakan untuk mendapatkan nilai terbaik adalah proses. Karena nilai yang didapat dalam Unas merupakan hasil dari proses belajar.

�Kita harus melihat semangatnya yang pertama, baik di antara anak-anak untuk lebih meningkatkan waktu belajar dan melakukan persiapan. Karena inti pendidikan itu semangat belajarnya,� jelasnya.

Hal senada disampaikan Mendiknas Bambang Sudibyo yang mendampingi Wapres. Menurutnya, pemerintah tidak menentukan target kelulusan seperti tahun lalu yang mematok 20 persen. �Yang penting integritas melaksanakan ujian dengan baik,� ujarnya.

Sementara itu, Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional (Itjen Depdiknas) mengakui telah terjadi kecurangan Unas yang dilakukan oleh sejumlah sekolah di daerah. �Dalam catatan dan laporan kami di lapangan, sudah 4 daerah yang dinyatakan curang, baik itu bocor soal dan jawaban dan perjokian Unas oleh sejumlah guru. Sedikitnya 13 guru sudah diamankan oleh pihak berwajib,� ujar Irjen Depdiknas Muhammad Sofyan di Jakarta, Kamis (24/4).

Keempat daerah tersebut, adalah Deli Serdang (Sumatra Utara), Makasar (Sulawesi Selatan), Solo (Jawa Tengah), dan Batam (Kepulauan Riau). �Untuk Batam, yang terakhir dari 16 sekolah yang dilaporkan sementara, ada 9 SMK diduga bocor,� ujarnya.

Sofyan menegaskan, kasus-kasus tersebut pasti dilaporkan kepada pihak yang berwajib, karena sudah menjadi komitmen Mendiknas untuk menindak tegas siapa pun yang berlaku curang terhadap pelaksanaan Unas. �Bahkan, tadi pak Menteri� sudah meminta saya mempersiapkan surat pengaduan yang nanti akan ditandatanganinya untuk disampaikan kepada Kapolri,� kata Sofyan.

Selain akan diberikan hukuman pidana, para pelaku juga akan dikenakan sanksi administratif. Pasalnya, perbuatan-perbuatan curang tersebut sudah merupakan tindakan yang melawan hukum, karena telah membocorkan rahasia negara dan menyalahgunakan dokumen negara.

Terpisah, Komisi X DPR Aan Rohanah meminta pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan Unas. Selama ini Depdiknas dinilai tidak tegas mengatasi berbagai kecurangan dalam pelaksanaan Unas.

�Apa artinya seruan Mendiknas agar Unas dilaksanakan dengan jujur dan objektif. Jika dalam praktik dan kenyataannya masih banyak ditemukan praktik penyimpangan dan kecurangan,� ujar politisi wanita asal FPKS ini.� (Ati/Mgn/Sim/Has)-f

sumber :KEDAULATAN RAKYAT ONLINE
28/04/2008 11:41:26

Karakter Sekolah Perlu Dibenahi

JAKARTA (SINDO) – Masih terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan ujian nasional (UN) membuat prihatin Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Padahal, langkah antisipasi kecurangan telah dilakukan secara ketat. Menyikapi masalah itu, Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Kapuspendik) Balitbang Depdiknas Burhanudin Tolla menyatakan perlunya pembenahan karakter sekolah.Faktor ini menjadi fondasi dasar dalam perbaikan sistem pendidikan yang menjunjung nilai disiplin.

Menurut dia, sejak tahun lalu, Puspendik telah mengeluarkan koefisien objektivitas atau koefisien kecurangan. Setiap sekolah yang menempuh ujian, diterapkan koefisien objektivitas.“Secara ilmiah, dengan formula psikometrik, kita dapat menemukan sekolah mana yang curang berdasarkan jawaban-jawaban siswa,” katanya, kemarin. Koefisien objektivitas ini menjadi bahan perbaikan penyelenggaraan UN berikutnya.

Sebab, bagi sekolah yang memiliki karakter yang baik, tentu akan menghasilkan sistem yang baik pula. Langkah itu mendapat dukungan anggota Komisi X DPR Aan Rohanah.Menurut dia, banyak faktor yang menyebabkan masih terjadinya praktik kecurangan dalam UN.Mulai dari aspek birokrasi, sekolah, atau faktor eksternal lain.

Program Peningkatan Kualifikasi Guru Masih Temui Kendala

Fraksi-PKS Online: Harapan agar para tenaga pendidik menjadi lebih profesional dan berkualitas nampaknya masih belum dapat direalisasikan sepenuhnya. Pasalnya program peningkatan kualifikasi guru dan tunjangan profesi pendidik hingga saat ini masih banyak menemui kendala.

Anggota Komisi Pendidikan DPR RI Aan Rohanah mengungkapkan hal itu kepada Redaksi Website Fraksi PKS, di sela-sela kesibukannya, Kamis (3/4).

Menurut Aan dari laporan yang dia terima, diketahui masih banyak guru yang asal-asalan dalam memenuhi kualifikasi sarjana atau diploma 4. Tujuan mereka hanya untuk mendapatkan ijazah tanpa memperhatikan mutu serta kualitas perguruan tinggi penyelenggaranya. Laporan lainnya menyebutkan bahwa banyak pula guru yang disertifikasi dengan sistem porto folio, tetapi kemudian tidak lulus. Penyebabnya karena diduga ada indikasi pemalsuan terhadap berkas-berkas yang diajukannya.

"Ini kan sangat memprihatinkan, bagaimana kualitas pendidik kita bisa ditingkatkan kalau caranya begini, dan bagaimana pula dengan mutu anak didik nantinya, " sesal Aan.

Selain itu, kata dia, program sertifikasi guru yang dilakukan pemerintah belum tentu bisa menjamin profesionalitas guru jika tanpa diiringi pembinaan yang berkelanjutan. Apalagi jika tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada guru yang sudah dianggap profesional tidak dilandasi dengan penilaian terhadap kinerjanya, maka hal ini akan menimbulkan masalah pada mutu profesionalitas guru.

Politisi perempuan ini menilai seharusnya ada evaluasi mendasar terhadap Undang-Undang Guru dan Dosen, Bagaimanakah implikasi penerapan Undang-Undang tersebut terhadap peningkatan kualifikasi dan pemberian tunjangan profesi pada guru. Di sisi lain juga harus dievaluasi apakah kebijakan peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi guru dapat berimbas terhadap pemberian tunjangan profesi secara nyata?

" Dan ada hal yang juga penting bahwa apakah implikasi kebijakan pemberian tunjangan profesi yang berlangsung saat ini dapat mempengaruhi kinerja dan profesionalitas guru?," tanyanya. (nisa)

sumber : Fpks-dpr.or.id
Jumat, 04/04/2008

Indonesia Masih Terapkan Pendidikan Berbasis Neoliberalisme

Pendidikan berbasis Neoliberalisme masih diterapkan di Indonesia, hal ini terbukti masih diterapkannya Ujian Nasional sebagai penentu kelulusan siswa. Padahal kebijakan ini cenderung bersifat diskriminatif.

"Siswa dipilah menjadi kelompok-kelompok, masyarakat pintar dan masyarakat bodoh, " ujar Pengamat Pendidikan Utomo Danadjaya, saat diskusi di Gedung DPDRI, Jakarta, Jumat, (25/4).

Selain UN, menurutnya, pembangunan Sekolah Berstandar Internasional (SBI), juga memunculkan diskriminasi, karena adanya pemisahan antara status sosial dan tingkat kemampuan siswa.

"Pemerintah kok memisahkan siswa yang mampu secara akademis dan ekonomi, dan siswa yang tidak mampu secara ekonomis dan akademis. Ini kebijakan zaman Belanda yang diulang lagi oleh pemerintah saat ini, " jelasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi Pendidikan DPR Aan Rohanah mengatakan, Ujian Nasional bukan cara untuk mengukur mutu pendidikan, sebab dalam UN hanya untuk mengetahui dan menilai kemampuan siswa dalam beberapa bidang pelajaran tertentu saja.

"UN sebaiknya tidak merugikan dan menghambat masa depan siswa, apa pun hasil yang diperolehnya. Apakah mencapai nilai kelulusan yang ditetapkan atau pun tidak, " jelasnya.

Namun, Menurutnya, hasil UN harus dijadikan sebagai bahan renungan dan pemetaan mutu kualitas pendidikan nasional untuk memperbaiki proses pembelajaran di sekolah, dan pengambilan kebijakan serta strategi pembangunan pendidikan ke depan yang lebih bermutu dan memiliki daya saing.(novel)

Sumber :

Eramuslim.com

Jumat, 25 Apr 08 14:55 WIB