KORAN SINDO
Tuesday, 27 May 2008
Anggota Komisi X DPR Aan Rohanah mengatakan, kenaikan harga BBM akan mengancam kalangan rakyat miskin sehingga akan kesulitan mengakses pendidikan. Dia menilai hak dan keberlangsungan pendidikan rakyat miskin akan semakin suram, terutama keberlangsungan program Wajib Belajar (Wajar) 9 Tahun.
”Masyarakat miskin akan makin berat hidupnya, terutama siswa pendidikan nonformal seperti Kejar Paket A atau B,”katanya saat Rapat Kerja (Raker) Komisi X dengan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo di Gedung DPR Jakarta kemarin.
Menurut Aan, dana bantuan langsung tunai (BLT) yang dikucurkan pemerintah sebagai kompensasi kenaikan BBM tidak akan berpengaruh banyak terhadap kehidupan mereka karena uangnya akan tersedot untuk keperluan sembako.”Dari Depdiknas (Departemen Pendidikan Nasional) juga belum ada pernyataan apapun tentang skema mengatasi soal ini,”tuturnya.
Karena itu, dia mendukung apabila anggaran BOS dinaikkan.Selain itu,kenaikan harga BBM harus diikuti strategi khusus untuk kebijakan pendidikan.”Pemerintah harus benar-benar menyediakan dana tunai sebesar 20% dari APBN untuk sektor pendidikan sebagai konsekuensi dari kenaikan harga BBM ini,” tandas anggota fraksi PKS ini.
Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo menyetujui usulan kenaikan anggaran BOS. Namun, keputusan menaikkan jumlah anggaran Depdiknas adalah keputusan bersama Depdiknas,Panitia Anggaran DPR, dan Departemen Keuangan (Depkeu).
”Kenaikan anggaran harus disepakati semua pihak, tidak hanya Depdiknas. Kemarin saja saat pemotongan anggaran 10% tiap departemen, Depdiknas sebetulnya tidak setuju. Sebaiknya anggaran pendidikan tidak dipotong. Tetapi, mau bagaimana lagi, itu sudah kesepakatan,”ujarnya.
Dia mengungkapkan, dana BOS tetap berjalan dan tidak ada pemotongan. Selain itu, Depdiknas juga mengeluarkan skema antisipasi kenaikan BBM dengan memberikan beasiswa sebanyak 17% siswa mulai dari siswa SD, SMP,SMU,hingga perguruan tinggi.
”Kita juga memberikan anggaran untuk pendidikan kecakapan hidup (life skill) lebih besar.Selain itu,di Depsos (Departemen Sosial) juga ada Program Keluarga Harapan (PKH). Jadi, di keluarga miskin itu ada anak usia sekolah, tetapi tidak sekolah, akan disekolahkan. Atau ada yang buta huruf, kita bantu sekolahkan sampai lulus,”ujarnya.
Untuk APBN 2008, dana BOS berjumlah Rp11,05 triliun dari total anggaran Depdiknas Rp45 triliun.Siswa SD mendapatkan Rp254.000 per siswa per tahun, sedangkan siswa SMP Rp354.000 per siswa per tahun. Anggota Komisi X DPR lainnya Cyprianus Aoer mengusulkan agar dana BOS dievaluasi dan ditinjau kembali.
Selain itu, dia meminta kenaikan dana BOS disesuaikan dengan karakteristik di suatu daerah. ”Jadi, berbeda-beda dananya di tiap daerah.Tentunya sekolah di Papua atau Nusa Tenggara Timur (NTT) beda dengan di Jakarta, dari karakteristik daerah,kelengkapan fasilitas, sarana, dan prasarananya. Harus disesuaikan,” katanya.
Anggota Komisi X Muhammad Yasin Kara mendukung langkah evaluasi dana BOS, terutama potret yang objektif di lapangan.Dia melihat distribusi bantuan ini belum memperlihatkan variasi dan ketepatan sasaran.
”Saya melihat di lapangan saat kunjungan ke daerah banyak dana BOS yang pendistribusiannya kacau karena murid banyak yang tidak menerima. Meskipun sudah ada juklak (petunjuk pelaksanaan), penyalurannya di daerah belum terlihat pas,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Fraksi Partai Damai Sejahtera (FPDS) Ruth Nina Kedang meminta Depdiknas aktif memberikan skema khusus mengantisipasi kenaikan harga BBM. Sebab, departemen lain menyosialisasikan skema bantuan bagi masyarakat miskin sebagai antisipasi kesulitan warga. ”Harga bahan pokok naik, ongkos angkot naik,tentunya berpengaruh kepada anak sekolah,” terangnya. (rendra hanggara)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar