| Tanggal : | 22 May 2008 |
| Sumber : | dpr.go.id |
dpr.go.id,
Namun demikian, Aan menilai kendala yang masih menghambat pengangkatan guru bantu terutama terdapat pada pendataan. Meskipun jumlahnya tidak besar, ia menilai hal itu sangat mengganggu dan harus ditelusuri.
“Padahal mereka sudah seharusnya bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi PNS,” kata Aan.
Kendala yang juga menjadi penghambat utama telatnya pengangkatan guru bantu menjadi PNS karena birokrasi yang berbelit-belit. Menurut Aan, Surat Keputusan pengangkatan terkadang hingga berbulan-bulan tidak turun.
“Selama mereka berbulan-bulan tidak dibayar itu ada tidak solusi sementara, katakanlah misalnya menggunakan anggaran dari yang lain. Karena ini masalah kesejahteraan hidup yang tidak bisa ditunda sama sekali,” ujarnya.
Lebih jauh Aan Rohanah menegaskan bahwa permasalahan itu semua sudah dikonfirmasikannya ke Dirjen PMPTK Depdiknas, namun hal tersebut ternyata bukan wewenang Depdiknas tapi wewenang Bappeda dan BKN. “Saya sudah menyampaikan hal ini ke Dirjen PMPTK Depdiknas, kata mereka itu tidak ada sangkut-pautnya dengan Depdiknas tapi itu dengan Bappeda dan BKN,” jelasnya.
Bantuan Operasional Sekolah
Permasalahan pendidikan tidak hanya milik tenaga pendidik. Siswa yang tengah menempuh pendidikan sebagai bekal hidupnya juga mengalami permasalahan yang tidak kalah peliknya dengan guru-guru yang mendidik.
Permasalahan siswa tidak hanya ada di tingkat pendidikan formal tapi juga pendidikan non formal. Meskipun di program Paket A dan B tidak ada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Buku, BOS Tunai dan Beasiswa namun saat Ujian Nasional (UN) siswa tetap diharuskan membayar.
“Bahkan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang ketika Ujian Nasional (UN) pun mereka harus bayar sendiri dan sudah pasti beli buku-buku sendiri. Padahal mereka ini adalah keluarga yang paling miskin, yang tidak mampu untuk sekolah di sekolah formal,” kata Aan Rohanah.
Menurutnya untuk mengatasi hal itu, siswa yang mengenyam pendidikan di sekolah non formal sebaiknya beralih ke pendidikan formal. Dengan beralihnya siswa belajar di pendidikan formal diharapkan dapat mengurangi beban orangtua.
Aan menilai hal itu merupakan tugas pemerintah untuk membiayai pendidikan wajib belajar sembilan tahun yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
“Ini sangat penting untuk dipikirkan,” katanya.
Lebih jauh ia berharap tidak ada lagi anak usia sekolah yang tidak mengenyam pendidikan karena alasan biaya. Terus berjalannya pendidikan bagi siswa usia sekolah merupakan kewajiban pemerintah pusat dan daerah. “Apa yang kami dapatkan saat ini di Bengkulu bisa menjadi aspirasi kami nanti dalam memperjuangkan anggaran pendidikan secara nasional,” kata Aan.
Peran Pemerintah Daerah
Peran pemerintah daerah dalam mensukseskan wajib belajar juga sangat penting. Pengambilan keputusan di tingkat provinsi maupun kabupaten terhadap sektor pendidikan diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menjalankan amanat UUD 1945.
“Saya melihat bahwa disini banyak unsur dari stakeholders yang sangat peduli dengan pendidikan tapi mungkin bergerak di bidang yang lain,” ujar Anggota Tim Kunker Ruth Nina M Kedang (F-PDS).
Dalam era otonomi, terkadang pemerintah provinsi tidak dapat campur tangan atas kebijakan yang diambil pemerintah kabupaten. Ia mencontohkan ada salah satu pemerintah provinsi yang kewalahan menangani salah satu kabupatennya yang mengalami pergantian Kepala Dinas Pendidikan sampai dua kali dalam kurun waktu satu tahun.
Lebih jauh, Ruth Nina menjelaskan bahwa khusus untuk wilayah Provinsi Bengkulu, penyerapan anggaran pendidikan termasuk baik. “Kalau saya melihat data-data dan penyerapan anggaran sangat baik, khususnya anggaran-anggaran yang ditransfer dari pemerintah pusat langsung ke sekolah. Apakah itu BOS, apakah itu BOS Buku, apakah itu BOS Reguler,” katanya.
Namun demikian, penyerapan anggaran pendidikan yang termasuk baik di tingkat provinsi tidak diikuti penyerapan di tingkat pemerintah kabupaten. Salah satu faktor penghambat penyerapan anggaran pendidikan di tingkat kabupaten menurut Ruth Nina karena pimpinan kabupaten kurang paham atau terjadi pergantian Kepala Dinas Pendidikan.
“Mungkin pihak dari pimpinan kabupaten tidak paham atau pergantian Kepala Dinas Pendidikan yang sangat-sangat cepat sehingga mengganggu penyerapan dan mengganggu kebijakan pendidikan yang sudah diterapkan oleh kami di pusat,” katanya.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu Herry Syahrial dihadapan Tim kunker Komisi X DPR menjelaskan jumlah guru bantu di Provinsi Bengkulu saat ini sebanyak 1.174 orang. Dari jumlah tersebut, yang lulus menjadi CPNS sebesar 778 orang. “Yang masuk data base 326 orang dan yang belum masuk data base 72 orang,” jelasnya.
Permasalahan guru bantu di Provinsi Bengkulu karena saat ini belum semua guru bantu diangkat menjadi PNS. Selain itu, guru bantu yang sudah melakukan pemberkasan menjadi PNS sampai sekarang belum selesai.
Direktur Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Dirjen PMPTK Depdiknas Sumarna Surapranata mengatakan bahwa Depdiknas punya kebijakan pengangkatan guru bantu pada tahun 2003-2004 untuk menangani kekurangan guru yang ada di sekolah.
“Mohon diingatkan kembali”, kata Sumarna seraya menambahkan ketika akad kredit dengan guru bantu tertulis tidak ada tuntutan untuk menjadi PNS.
Di Bengkulu ini terangkat 1.642 orang. Dari 1.642 orang itu, pada tahun 2006 sudah lulus sebanyak 662 orang. Pemerintah pusat menganggarkan untuk guru bantu sebesar Rp 710 ribu/kepala/bulan. “Jadi kalau dikatakan tidak ada tunjangan, saya kira kekeliruan,” katanya.
Sementara itu dari jumlah guru bantu yang ada di Bengkulu tahun 2007 yang sudah lulus sebanyak 1.363 orang, sampai dengan tahun 2008 yang sudah lulus 1.128 orang, sisa yang belum lulus adalah 73 orang. “Perhitungan ini saya kira cocok tapi jumlah yang lulus kita agak berbeda, jumlah yang lulus itu sudah 1.128, jadi yang belum lulus adalah 73. Ini yang belum masuk data base,” kata Sumarna.
Lebih jauh ia menjelaskan permasalahan yang muncul adalah ketika hasil tes sudah lulus tetapi pemberkasan menjadi PNS belum ada Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT). “Itu adalah menjadi tanggungjawab dari pemerintah daerah masing-masing. Dan pemerintah daerah masing-masing di Tingkat II itu pemberkasannya belum diurus,” katanya. (iw)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar