BUTUH REALOKASI ANGGARAN
Jakarta, (27/05). Mutu pendidikan nasional terancam merosot drastis pasca kenaikan BBM dan adanya pemotongan anggaran pendidikan sebesar 10% persen atau sekitar 5 Triliyun dari APBN. Karena, masih banyak sekolah yang sampai saat ini belum mampu mandiri untuk meningkatkan mutunya dan tetap membutuhkan subsidi bantuan pemerintah.
Demikian diungkapkan Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Aan Rohanah di gedung DPR RI selasa, 27 Maret 2008. Menurutnya, ” Kenaikan BBM dan pemotongan anggaran pendidikan 10% atau sekitar 5 Triliyun dari APBN 2008 betul-betul mengancam kian merosotnya mutu pendidikan nasional. Padahal, saat ini standar mutu pendidikan nasional masih jauh dari harapan. Masih sekitar 95 % sekolah belum mandiri. Sekolah negeri saja masih sangat bergantung pada subsidi dari pemerintah, sementara sekolah swasta sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Sedangkan sekolah yang sudah mandiri dan berkualitas baik jumlahnya masih sangat sedikit dan bisa dihitung dengan jari,” tuturnya.
”Akan semakin sulit mengharapkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi membiayai pendidikan, karena lebih mengutamakan urusan sembako. Sementara, pemotongan 10% anggaran pendidikan dari APBN telah membuat masyarakat semakin tidak percaya pada pemerintah dan pemangku kebijakan negeri ini akan keberpihakannya pada pemenuhan hak dasar mereka untuk memperoleh pendidikan,” tandas politisi perempuan kelahiran Cirebon ini.
”Walaupun UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas menegaskan bahwa Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Namun kenyataannya saat ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum bisa diharapkan sepenuhnya. Sementara kemampuan partisipasi masyarakat yang betul-betul peduli pada pendidikan masih sangat terbatas,” lanjut Aan yang juga menjabat panitia anggaran DPR RI ini.
Karena itu, agar mutu pendidikan bisa terdongkrak, Aan mengusulkan agar diadakan realokasi angaran dalam APBN untuk bidang pendidikan. Pemerintah harus memikirkan dan membuat strategi baru yang cermat untuk meningkatkan mutu pendidikan ini. Salah satunya adalah dengan tetap menjamin peningkatan profesionalisme, idealisme dan kesejahteraan guru.
”Agar mutu dan kualitas pendidikan bisa terdongkrak lebih baik lagi, pemerintah harus membuat realokasi angaran APBN yang diprioritaskan untuk menjamin peningkatan profesionalisme, idealisme dan kesejahteraan guru. Karena, kita masih prihatin bahwa ternyata sampai saat ini idealisme guru tidak dijaga dan dibina dengan baik. Profesionalisme guru pun masih belum dihargai. Dan, kesejahteraan guru juga masih terabaikan. Dalam angaran 2008 ini saja alokasi anggran untuk diklat dan pelatihan guru sangat kecil. Untuk membiayai 2,7 juta guru, pemerintah hanya mampu membuat 70 kali pelatihan dengan jatah anggaran 70 juta untuk setiap pelatihan. Padahal, Idealisme dan profesionalisme guru harus terus dijaga dengan diklat, work shop, dan pelatihan-pelatihan tersebut. Begitu pula dengan kesejahteraannya yang hars segera terpenuhi,” tukas Aan.
Untuk informasi lebih lanjut:
Dra. Aan Rohanah, Lc., M.Ag
Anggota DPR RI/Komisi X/Panitia Anggaran/F-PKS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar