Siaran Pers
Jakarta, (21/05). Kenaikan harga BBM sepertinya akan berdampak buruk pada dunia pendidian nasional. Mutu dan kualitas pendidikan akan semakin menurun dan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan pun akan semakin sulit, karena faktor ekonomi yang semakin menghimpit. Sementara, pemerintah belum menawarkan strategi khusus yang akan dilakukan terhadap dunia pendidikan sebagai antisipasi dari kenaikan harga BBM ini.
Demikian ditegaskan Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Aan Rohanah di gedung DPR RI Rabu, 21 Mei 2008. Menurut Aan, ”kenaikan harga BBM akan mengancam kalangan miskin dalam mengakses pendidikan. Hak dan keberlangsungan pendidikan mereka akan semakin suram. Sebab, mereka akan kesulitan untuk bersekolah. Masyarakat akan lebih mementingkan urusan perut ketimbang pendididkan.”
”Akan banyak Pelajar dan mahasiswa dari keluarga miskin yang drop out. Karena mereka kesulitan mengikuti kegiatan pendidikan secara efektif. Hal ini disebabkan semakin tingginya biaya hidup dan operasional pendidikan yang harus ditanggung, termasuk transportasi, pembelian buku-buku pelajaran dan alat-alat tulis yang semakin mahal.”
”Bahkan, untuk ikut pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C pun mereka akan keberatan. Termasuk para tutor yang mengajar juga akan kesusahan untuk menjemput atau mengumpulkan siswanya, karena biaya operasional dan transport yang kian mahal. Sementara honor yang diterimanya hanya 350 ribu rupiah setiap bulan,” imbuh politisi perempuan asal DKI Jakarta ini.
”Selain itu, kenaikan BBM juga akan mengancam pada terpuruknya mutu pendidikan, terutama pada upaya peningkatan kualifikasi, profesionalisme dan kesejahteraan guru. Karena sampai saat ini masih banyak guru swasta yang gajinya kecil, guru-guru PNS yang belum lulus sertifikasi menjadi guru profesional, guru PNS di daerah yang APBD nya kecil dan tidak bisa mendapat dana insentif, guru-guru bantu yang SK PNS nya bermasalah dan sudah 4 (empat) bulan tidak mendapat honor. Mereka tentu akan semakin berat menanggung beban hidupnya, disaat semua harga sembako semakin mahal. Akhirnya, para guru ini pun tidak akan sanggup untuk memperkaya wawasannya melalui buku, koran, internet, penyediaan alat peraga dan lain-lain. Dan, tentu saja semua ini akan berpengaruh pada kualitas pembelajaran di sekolah,” tandas Aan.
Karena itu, Aan menyarankan rencana pemerintah menaikan BBM harus diiringi dengan strategi khusus agar pendidikan kalangan miskin tidak terancam. ”Pemerintah harus menyediakan dana tunai sebesar 20% dari APBN untuk sektor pendidikan sebagai konsekwensi dari kenaikan BBM ini. Karena dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan beasiswa untuk masyarakat miskin yang disediakan dalam APBN sekarang ini tidak akan bisa menanggung sepenuhnya biaya pendidikan mereka. Begitu juga dengan dana penyiapan sarana RKB, USB, renovasi sekolah satu atap SD/SMP atau sekolah berasrama untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan yang tersedia dalam APBN-P 2008 saat ini tidak akan cukup untuk membiayai jatah perpaket yang tersebar di seluruh Indonesia. Belum lagi untuk biaya peningkatan mutu profesionalitas dan kesejahteraan guru,” tandas Aan yang juga anggota Panitia Anggaran DPR RI ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar