Anggi Kusumadewi - Okezone
JAKARTA - Pemerintah didesak untuk meninjau kembali kebijakan Ujian Nasional (UN). Selama ini Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dinilai tidak tegas mengatasi berbagai kecurangan dalam pelaksanaan UN.
"Apa artinya seruan mendiknas agar UN dilaksanakan dengan jujur dan objektif. Jika dalam praktik dan kenyataannya masih banyak ditemukan praktik penyimpangan dan kecurangan," ujar anggota Komisi X Aan Rohanah, dalam siaran persnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/4/2008).
Politisi wanita asal Fraksi PKS ini mengaku prihatin dengan maraknya aksi kecurangan, seperti pembocoran lembar jawaban UN. Aan melihat kasus ini sebagai fenomena gunung es yang berlangsung dari tahun ke tahun.
Sebab itu, Aan berharap Mendiknas segera mengerahkan jajarannya baik di pusat maupun daerah untuk melakukan pengawasan secara objektif dan menindak tegas oknum yang melakukan pelanggaran.
"Depdiknas harus tegas dan objektif dalam hal ini. Jangan sampai guru atau siswa yang melaporkan kecurangan malah dikenai sanksi," tegasnya.
Sebab, jika dibiarkan kasus ini akan merusak citra pendidikan nasional dan hanya akan melahirnya sumber daya manusia tidak bermutu. "Lebih baik kebijakan UN ini dinjau kembali," tegasnya.
(pie)
Sumber :
OKEZONE.COM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar